NU Mengawal Desa

on: June 09, 2015
 

LAMPUNG — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Lampung Timur bertekad untuk terus mengawal desa kearah lebih baik. Upaya tersebut langsung disikapi dengan menggelar pelatihan pendamping desa dengan tema “Kader NU Mengawal Desa”.

Menurut ketua panitia Zainuri, Pelatihan ini diikuti 94 peserta dari perwakilan 92 desa dari 13 kecamatan. Acara ini dilaksanakan sebagai amanah dari hasil Rakernas di Batam bulan april lalu. Narasumber dalam pelatihan ini terdiri dari dua orang PP LAKPESDAM PBNU sahabat Sabik Al Fauzi dan Ufi Ulfiah, Dan satu orang dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lampung Timur.

Menurut ketua LAKPESDAM lampung Timur M. Fuad Asyari, pelatihan ini ditujukan agar kader muda NU tetap mengawal program desa yang digulirkan pemerintah. “Kami berharap lewat pelatihan ini kader muda NU berperan dalam memajukan desa sejalan dengan program pemerintah”, ujarnya.

Sementara itu, ketua PCNU Lampung Timur Hi Imam Zuhdi Adnan mengapresiasi kepada LAKPESDAM NU Lampung timur yang inisiatif dalam melaksanakan pelatihan ini, beliau berharap LAKPESDAM NU Lampung Timur dapat menjadi garda terdepan dalam pengawalan pemberdayaan desa. Dia berpesan kepada peserta pelatihan untuk senantiasa mengikuti materi sampai ahir. (Fuad Asy’ari/Agus Baha’udin Anwar).

Soal Informasi Anggaran Publik, Fitra Tuding Pemkab Cilacap Tidak Transparan

KBRN, Cilacap : Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Cilacap menuding Pemkab Cilacap tidak transparan dalam informasi anggaran publik. Sebab, hingga saat ini tidak ada satupun dokumen anggaran publik yang bisa diakses, baik berupa dokumen soft copy maupun hard copy.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Fitra Cilacap, Sabik Al-Fauzi, dalam siaran pers, Kamis (25/9/2014) siang.

Sabik menjelaskan, Cilacap menjadi kabupaten yang merespon cepat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin masyarakat memperoleh informasi kebijakan publik. Ini terbukti dengan keluarnya SK Bupati tahun 2011 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkab Cilacap, yang bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.

“Mereka juga bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat,” jelasnya.

Sayangnya, kata Sabik, masyrakat masih kesulitan mengakses informasi, terutama dokumen publik yang  bisa dilihat, dibaca, ataupun diminta salinannya.

Kondisi ini diperparah dengan PPID yang belum membuat Peraturan Pimpinan Badan Publik yang mengatur teknis pelaksanaan akses dan mutu pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

“Sehingga kami melihat terjadi asimetri informasi anggaran, karena selama ini informasi anggaran hanya dikuasai oleh pemangku kebijakan. Sedangkan masyarakat hanya menjadi penonton dan diasumsikan belum memiliki  kapasitas yang cukup untuk membaca dokumen penganggaran daerah,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, tertutupnya akses dokumen penganggaran mengindikasikan adanya praktek penyimpangan.

Untuk itu, Sabik mendesak Pemkab Cilacap melalui  PPID mempermudah akses informasi, khususnya anggaran  publik.

Selain itu, Bupati diminta memastikan PPID berfungsi sebagai badan publik yang proaktif dalam memberikan informasi publik dan memanfaatkan infrastruktur, seperti Gedung Media Centre milik Dishubkominfo di Jalan  MT Haryono.

Kepada masyarakat, Fitra juga mengimbau agar sebagai pembayar pajak dan retribusi untuk proaktif mencari dan meminta  informasi  publik.

“Ini penting, karena transparansi dan partisipasi mendorong masyarakat aktif dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. (Sandy/HF).

http://www.rri.co.id/post/berita/106377/ruang_publik/soal_informasi_anggaran_publik_fitra_tuding_pemkab_cilacap_tidak_transparan.html 

Pemkab Cilacap Tidak Transparan Soal Anggaran

Kamis, 25 September 2014, 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Sekretariat Daerah Cilacap menilai Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tidak transparan dalam informasi anggaran publik.

"Pemerintah daerah terikat secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sehingga berkewajiban memberi layanan kepada publik atas kebutuhan informasi-informasi yang dibutuhkan karena pada dasarnya, semua informasi terkait dengan kebijakan publik bersifat terbuka," kata Koordinator Fitra Setda Cilacap Sabik Al Fauzi di Cilacap, Kamis.

Menurut dia, Pemkab Cilacap telah memberikan respons terhadap UU KIP tersebut secara cepat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 555/400/17 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini, kata dia, PPID Kabupaten Cilacap bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.

Selain itu, PPID bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, PPID melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

"Berdasarkan tugas-tugas tersebut, PPID seharusnya menyediakan dan menyimpan semua informasi publik di Kabupaten cilacap, sehingga masyarakat dimudahkan dalam mencari dan meminta informasi yang terpusat pada satu titik. Akan tetapi fakta lapangan tidak berkata demikian," katanya.

Ia mengatakan hingga saat tidak ada satupun dokumen anggaran publik yang bisa dilihat, dibaca, ataupun diminta salinannya, baik berupa "softcopy" maupun "hardcopy". Menurut dia, hal itu diperparah dengan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) atau peraturan pimpinan badan publik yang mengatur teknis pelaksanaan akses dan mutu pelayanan keterbukaan informasi publik.

"Atas realitas yang terjadi, Fitra Cilacap menyimpulkan bahwa telah terjadi asimetri informasi anggaran. Selama ini informasi anggaran hanya dikuasai oleh pemangku kebijakan, sedangkan masyarakat hanya jadi penonton, masyarakat masih diasumsikan belum memiliki kapasitas yang cukup untuk membaca dokumen penganggaran daerah," katanya.

Padahal, kata dia, sebagai pembayar retribusi dan pajak, masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, perlaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Anggaran Pemilukada Cilacap Bisa Dihemat Rp 6,2 M

Nasional 13 Agustus 2011 

CILACAP, (Tubas) – Ada temuan menarik terkait dana Pemilukada Cilacap tahun 2012 yang telah diajukan baru-baru ini. Kabupaten di pesisir selatan tersebut mengajukan anggaran sebesar Rp 29 miliar, diambil dari APBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang diusulkan KPUD setempat. 

Menurut peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah, Sabiq Al Fauzi, dana pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Cilacap tahun 2012 dapat diturunkan lagi dari anggaran yang diusulkan KPUD setempat tersebut.

Dari analisis lembaga tersebut, Sabiq menjelaskan, dengan beberapa metode, dana tersebut bisa dihemat hingga Rp 6,2 miliar dari anggaran yang diajukan sebesar Rp 29 miliar. “Ini jumlah yang cukup signifikan,” katanya saat berkunjung di Cilacap, Senin (8/8).

Dikatakan, Fitra menggunakan sejumlah metode seperti trekking, yakni dengan mengamati seluruh pos anggaran. Melalui metode itu, ditemukan ada sejumlah pos anggaran yang masih bisa diturunkan, mulai dari yang besar hingga terkecil, misalnya biaya foto kopi. Disebutkan, dalam RAB, KPUD mengajukan anggaran foto kopi sebesar Rp 200 per lembar. “Angka ini bisa diturunkan menjadi Rp 120 per lembar,” tandasnya.

Di samping itu, pos anggaran untuk membayar gaji anggota KPUD dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga dapat diturunkan lagi dengan melihat masa kerja efektif lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilukada itu. “Masa kerja efektif anggota PPK hanya lima bulan dan anggota KPUD hanya enam bulan, bukan delapan bulan seperti yang tercantum dalam RAB,” imbuh dia.

Dia membeberkan, berdasarkan wawancara yang dilakukan pihaknya dengan Ketua KPUD dan beberapa anggota PPK, masa kerja efektif mereka ternyata antara lima hingga enam bulan. Untuk itu, penghematan anggaran Pemilukada akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Cilacap, karena dana tersebut berasal dari APBD yang ditujukan untuk pembangunan daerah.

Deklarasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah.

Cilacap (19/6) Gerakan advokasi anggaran daerah di Jawa Tengah bergeliat seiring dengan deklarasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis (17/6) bertempat di Hotel Pandanaran, Jl. Pandanaran No. 58 Semarang, Jawa Tengah.
Forum ini terbentuk atas inisiasi dua pemerhati sosial di Jawa Tengah; FORMASI Kabupaten Kebumen dan Awasi APBD Cilacap, Kabupaten Cilacap. Deklarasi tersebut dihadiri Lebih dari 60 orang peserta, terdiri dari Perwakilan Seknas FItra Jakarta, politisi, pejabat Pemerintah Provinsi, anggota DPRD Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan perguruan Tinggi, Wartawan dan organisasi masyarakat Jawa Tengah. Berdirinya Forum ini merupakan bentuk memperkuat aliansi masyarakat sipil dalam melakukan pengawalan APBD agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar.
"Pada prinsipnya kami dan segenap elemen masyarakat Transparansi anggaran Jawa Tengah berkeinginan mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat" Ungkap Syaiful Musta'in Ketua Presidium Awasi APBD Cilacap.
"Anggaran daerah adalah uang rakyat, sehingga kebijakan yang terkait dengan proses penganggaran merupakan hak rakyat untuk terlibat aktif mengawal dan berpartisipasi dari perencanaan hingga Pertanggungjawaban" Imbuhnya.
Deklarasi ini merupakan respon pemberlakuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publi (KIP) bagi provinsi. Melalui pemberlakuan UU ini berarti bahwa terdapat regulasi baru yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Murtiono, Pengurus FORMASI Kebumen.
"Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cepat merespon UU KIP, dan ini merupakan langkah positif, Komitmen baik tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan" Ungkapnya.
"Komitmen dukungan kami adalah melakukan pengawalan terhadap tahapan implementasi KIP berbasis peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran publik" lanjutnya.
Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran daerah. Organisasi ini bersifat otonom, non sekterian, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.Sebagai Deklarator Fitra Jawa Tengah adalah Yusuf Murtiono, Mustika Aji (Formasi Kebumen), Syaiful Musta'in (Lakpesdam NU Cilacap), Sunaryanto (BIAT Boyolali), Mayadina ROhma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara), Halinawati (GEMASIKA Magelang), Suyatno (PADI Jawa Tengah), Hasan Fatoni (BIAR Karanganyar), M. Nasir Najmudin (Gatra Mandiri Pubalingga), dan Ihsani (IP3D Magelang).

Kesehatan untuk si Miskin masih mahal. Meski Pemerintah Mengucurkan dana Trilyunan

Jaminan kesehatan gratis untuk keluarga miskin tampaknya tidak bisa diraih oleh Diki Septiansyah (6), putra ke dua pasangan Sugiyanto (43) dan Lasmiyanti (34), wajahnya terlihat pucat dengan kulit tubuh kekuning-kuningan. Ukuran badannya pun lebih kecil dari teman-teman sebayanya.
Tahun ini mestinya ia masuk Sekolah Dasar seperti teman-temannya. Namun dengan kondisi kesehatan Diki yang sekarang, rasanya tidak memungkin ia menempuh pendidikan dasar di tahun ini.
Diki Septiansyah adalah salah satu anak warga desa Tinggarjaya kecamatan Sidareja, tepatnya di Dusun Tinggarjaya Rt 05 Rw 01 Kabupaten Cilacap. Ia didiagnosa menderita penyakit Anemia oleh RSUD Cilacap tahun 2009. Kondisi orang tuanya yang kurang mampu membuat Diki tidak bisa memperoleh perawatan rutin seperti anjuran dokter.
Kondisi memprihatinkan Diki berawal pada saat Ia berumur 36 hari. Panas tubuh Diki tak kunjung turun pasca pemberian Imunisasi Polio di Posyandu setempat.
"Kadose riyin kelewihen dosis imunisasi, kedahe cekap diparingi imunisasi polio ping kalih, Diki malah sampe ping tigo (Mungkin kelebihan dosis imunisasi, seharusnya cukup dua kali imunisasi, tapi Diki dikasih tiga kali)" Ungkap Lasmiyati.
Setelah kejadian itu badan Diki terasa panas yang berimbas pada gerak dan tumbuh tubuh yang tidak normal. Pada usia 7 bulan Diki dibawa ke Dokter setempat dengan keluhan yang sama, dan hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa panas Diki adalah wajar bagi anak seumurannya. Meski tidak bahagia dengan Informasi yang didapat, Lasmiyanti pun tetap menjalankan apa perintah Dokter degan memberikan obat kepada Diki.
Kekhawatiran Pak Sugiyanto terhadap kelainan Diki semakin terlihat nyata, pada saat Diki berumur 4 tahun. Tubuh Diki semakin Kurus dengan kulit Pucat.
"Kinten-kinten Umur gangsal tahun Kulo mriksaaken Diki malih, tapi gantos Dokter. Kulo priksane teng Dokter Sriyani (sekitar umur 5 tahun, diki saya berobatkan lagi, tapi ganti dokter, bukan yang dulu. Saya berobat ke dokter Sriyani)" Ujar Laki-laki yang biasa di panggil Anto ini.
Dari Dokter Sriyani Diki didiagnosa menderita flax. Betapa sedih keluarga ini mendengar anaknya yang masih belia ini divonis menderita batuk akut. Semakin hari kondisi Diki memburuk dengan berat badan yang terus turun.
Upaya Pak Anto tak terhenti disitu, Diki Kemudian di bawa ke Puskesmas Sidareja untuk periksa Darah, hasilnya Diki positif Anemia. Karena pertimbangan alat pengobatan yang belum memadai akhirnya Diki di ujuk ke RSUD Kabupaten Cilacap. Masih dengan pertimbangan yang sama pula, Diki kemudian di rujuk untuk berobat ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta setelah menjalani pemeriksaan selama 1 hari di RSUD Cilacap.
Di Kota Gudeg Ini Diki menghabiskan waktu 10 hari rawat inap dengan biaya sendiri yang menghabiskan lebih dari 5 Juta rupiah. Diki terlihat lebih sehat dari sebelumnya, atas saran Dokter Diki pun di awa pulang ke Cilacap.
Pasca kepulangan dari Jogja, diki terlihat sehat. akan tetapi satu bulan kemudian Diki kambuh lagi.
Seharusnya Diki mendapat pelayanan kesehatan yang layak, tapi dengan Kondisi perekonomian orang tuanya, tidak mungkin Ia mendapat perawatan rutin dokter. Keluarga sangat berharap bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) untuk pengobatan gratis. Namun, harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis untuk Diki sirna seketika, tatkala Instansi berwenang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tidak lagi mengeluarkan Jamkesda.
Dengan penyakit Gula yang di derita Bapak Sugiyanto yang sangat berpengaruh pada kegiatannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagai imbas minimnya penghasilan adalah tidak tersedianya jaminan kesehatan untuk Bapak-anak ini. Lalu dimana komitmen Negara dalam menjamin hak-hak kesehatan warga negaranya yang miskin?

Menemukan Ritme

Gerak langkah sering kali bergulir apa adanya, tanpa memperhitungkan "untung-rugi".

LAKPESDAM NU Bahas Kematian Buruh Migran

Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) bahas kematian Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Kutasari, Kecamatan Cipari, Cilacap dalam Diskusi Kampung, Jum'at (9/10/2009). Kegiatan ini dilakukan di rumah korban Tutur Komariyah (39) menghadirkan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Cipari.

Diskusi Kampung kali ini merupakan putaran yang ke tujuh, setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Kroya pada September lalu. Menurut Ketua Panitia, Masngudi (31), topik yang akan dibedah sangat penting sebab kejadian di atas masih aktual. Tutur Komariyah meninggal pada 25 September 2009 setelah tiga hari dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta.

"Keluarga korban butuh penjelasan apa penyebab kematian almarhumah. Peristiwa ini terjadi mendadak setelah korban dipulangkan dari tempat kerjanya di Brunai Darussalam," ujarnya.

Tutur Komariyah bekerja di Brunai Darussalam selama lima bulan. Awal Ramadhan, keluarga sempat menerima telepon dari almarhumah perihal kesehatannya yang memburuk. Korban mengaku sering berobat, namun tidak menjelaskan jenis penyakit yang dideritanya secara rinci.

"Fokus diskusi membahas perlindungan bagi para TKI di luar negeri. Belajar dari periatiwa ini pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan kesehatan para pahlawan devisa," lanjut Masngudi.

Terbit dalam Forumwarga.net

MWC NU Gandrungmangu Bentuk Panitia Konferensi

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gandrungmangu adakan halal bihalal di Masjid Agung Desa Cisumur, Gandrungmangu, Cilacap (6/10/2009). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran kepengurusan MWC NU Kecamatan Gandrungmangu dan para kyai. Pengisi tausiyah dan pembekalan adalah KH Maslahuddin, salah satu jajaran Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cilacap.

Dalam sambutannya, KH Masluddin berpesan agar NU Kecamatan Gandrungmangu harus bisa memanfaatkan momen konferensi ini untuk bangkit dari keterpurukan dan berbenah untuk masa depan yang lebih baik. Melalui konferensi para ulama di Kecamatan Gandrung bisa merancang organisasi kuat.

"Sudah hampir dua periode MWC NU Kecamatan Gandrungmangu tidak berjalan. Seharusnya kegiatan konferensi sudah berlangsung enam bulan yang lalu. Nasib NU akan akan terpuruk jika pengaturan organisasinya buruk," ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Dewan Syuriah MWC NU Kecamatan Gandrungmangu, K.H. Toha Ma'ruf didampingi Ketua Dewan Tanfidz K. Rusmadi mengatakan perlu melakukan pembinaan jalur struktural dan kultural untuk MWC NU Kecamatan Gandrungmangu agar kepengurusan yang terbentuk akan lebih baik dari sebelumnya.

Kegiatan itu memutuskan KH. Tabingan sebagai Ketua Panitia Konferensi. Untuk wakil ketua, sekretaris, dan bendahara diamanahkan kepada K. Masykur, Mas Hanafi, dan H Yusrodin. Selanjutnya ketua terpilih di dampingi jajaran MWC akan membentuk kepanitiaan secara utuh dua hari mendatang.

Terbit dalam Forumwarga.net

Tifa latih Pengelola PTK Mahnetik Menulis

Yayasan TIFA Jakarta bersama pengelola Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik adakan pelatihan menulis selama tiga hari di Hotel Jayakarta, Jogjakarta. Kegiatan ini berlangsung sejak hari Jumat (9/10/2009) hingga Minggu (11/10/2009). Hadir sebagai pembicara Andreas Harsono, pegiat Yayasan Pantau Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh enam lembaga mitra, yaitu Lakpesdam NU Cilacap, I-Work, PPSW, Dian Mutiara Malang, Panca Karsa Mataram, dan Seruni Banyumas. Tujuan pelatihan adalah agar pegiat PTK Mahnetik mampu menulis cerita-cerita yang mengalir dari komunitas. Selanjutnya, cerita-cerita itu dapat diolah menjadi pelajaran berharga.

Koordinator Program Mahnetik TIFA, Sri Aryani, mengatakan sudah saatnya komunitas mendokumentasikan pengalamannya sendiri. Hal ini akan mendorong pembelajaran yang pada hal-hal yang lebih luas.

"Dokumentasi bisa membantu proses pendidikan dan kampanye buruh migran. Pengelola dapat menemukan pengalaman-pengalaman berharga dalam pelaksanaan program," ujarnya.

Lebih lanjut, Ari berharap peserta dapat melakukan transformasi pengetahuan yang masih berserak di masyarakat menjadi pengetahuan yang mampu menjadi alat pemberdayaan.

"Ini tidak gampang, tapi TIFA akan melayani pendampingan jarak jauh hingga program usai tahun 2010," lanjutnya.

Selama pelatihan peserta mendapatkan pembekalan teori dan praktek lapangan.

Tulisan ini pernah terbit di Forumwarga.net

Pemdes Srimartani Menyerahkan Bantuan Gempa Cilacap

Sidareja (17/10) - Sabik Al- Fauzi - Pemerintah desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta menyerahkan bantuan untuk korban gempa Cilacap ke Posko Lakpesdam NU. Penyerahan dilakukan dengan acara seremonial sederhana di Posko Sidareja.

Rombongan dari Yogyakarta tersebut sampai di Posko bersama LAKPESDAM NU kabupaten cilacap jum'at malam (17/09/2009) pukul 20.10 WIB. Rombongan terdiri dari Kepala Desa Sri Martani, BPD Desa Srimartani,Karang Taruna Srimartani, Paguyuban Dukuh Sri Martani, dan forum warga Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Syaiful Musta'in kordinator umum Posko Lakpesdam bersama kepala desa Sidamulya Khusnun Kurnia menerima langsung kedatangan rombongan tersebut.

Selain kordinator Posko dan Kades Sidamulya, penyambutan juga disaksikan oleh beberapa korban gempa di kecamatan Sidareja yakni dari desa Sudagaran dan Sidamulya. Rombongan menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp.9.195.000,- dan Secara simbolik diterima oleh Syaiful musta'in selaku kordinator umum Posko.

"Beliau-beliau ini memang menyatakan akan menggalang dana untuk korban, akan tetapi karena terkendala waktu, akhirnya bantuan baru bisa diserahkan sekarang" Ujar Syaiful ketika menyampaikan sambutan.

Senada dengan apa yang di katakan Syaiful, Ruspamudji Nugroho selaku kades Srimartani juga mengatakan bahwa niatan untuk datang ke Cilacap guna meninjau korban dan menyerahkan bantuan secara langsung sudah diagendakan sejak lama sebelum Idul Fitri. Namun karena kendala di masing-masing perangkat belum mempunyai waktu yang sama, sehingga hari ini baru bisa terlaksana.

"Dengan tambahan bantuan dari pemerintah desa Srimartani, berarti Sampai hari ini dana yang terkumpul di Posko Lakpesdam NU telah mencapai Rp.51.060.750,-. Dana tersebut rencananya akan langsung didistribusikan pada hari senin, 19 Oktober 2009 untuk keperluan rekonstruksi rumah korban,"jelas syaiful menutup sambutannya.

Setelah selesai menyerahkan bantuan dan beramah tamah serta menyantap mendoan, malam itu juga rombongan Pemerintah desa Srimartani pamit pulang ke Yogyakarta.