Deklarasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah.

Cilacap (19/6) Gerakan advokasi anggaran daerah di Jawa Tengah bergeliat seiring dengan deklarasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis (17/6) bertempat di Hotel Pandanaran, Jl. Pandanaran No. 58 Semarang, Jawa Tengah.
Forum ini terbentuk atas inisiasi dua pemerhati sosial di Jawa Tengah; FORMASI Kabupaten Kebumen dan Awasi APBD Cilacap, Kabupaten Cilacap. Deklarasi tersebut dihadiri Lebih dari 60 orang peserta, terdiri dari Perwakilan Seknas FItra Jakarta, politisi, pejabat Pemerintah Provinsi, anggota DPRD Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan perguruan Tinggi, Wartawan dan organisasi masyarakat Jawa Tengah. Berdirinya Forum ini merupakan bentuk memperkuat aliansi masyarakat sipil dalam melakukan pengawalan APBD agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar.
"Pada prinsipnya kami dan segenap elemen masyarakat Transparansi anggaran Jawa Tengah berkeinginan mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat" Ungkap Syaiful Musta'in Ketua Presidium Awasi APBD Cilacap.
"Anggaran daerah adalah uang rakyat, sehingga kebijakan yang terkait dengan proses penganggaran merupakan hak rakyat untuk terlibat aktif mengawal dan berpartisipasi dari perencanaan hingga Pertanggungjawaban" Imbuhnya.
Deklarasi ini merupakan respon pemberlakuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publi (KIP) bagi provinsi. Melalui pemberlakuan UU ini berarti bahwa terdapat regulasi baru yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Murtiono, Pengurus FORMASI Kebumen.
"Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cepat merespon UU KIP, dan ini merupakan langkah positif, Komitmen baik tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan" Ungkapnya.
"Komitmen dukungan kami adalah melakukan pengawalan terhadap tahapan implementasi KIP berbasis peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran publik" lanjutnya.
Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran daerah. Organisasi ini bersifat otonom, non sekterian, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.Sebagai Deklarator Fitra Jawa Tengah adalah Yusuf Murtiono, Mustika Aji (Formasi Kebumen), Syaiful Musta'in (Lakpesdam NU Cilacap), Sunaryanto (BIAT Boyolali), Mayadina ROhma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara), Halinawati (GEMASIKA Magelang), Suyatno (PADI Jawa Tengah), Hasan Fatoni (BIAR Karanganyar), M. Nasir Najmudin (Gatra Mandiri Pubalingga), dan Ihsani (IP3D Magelang).

Kesehatan untuk si Miskin masih mahal. Meski Pemerintah Mengucurkan dana Trilyunan

Jaminan kesehatan gratis untuk keluarga miskin tampaknya tidak bisa diraih oleh Diki Septiansyah (6), putra ke dua pasangan Sugiyanto (43) dan Lasmiyanti (34), wajahnya terlihat pucat dengan kulit tubuh kekuning-kuningan. Ukuran badannya pun lebih kecil dari teman-teman sebayanya.
Tahun ini mestinya ia masuk Sekolah Dasar seperti teman-temannya. Namun dengan kondisi kesehatan Diki yang sekarang, rasanya tidak memungkin ia menempuh pendidikan dasar di tahun ini.
Diki Septiansyah adalah salah satu anak warga desa Tinggarjaya kecamatan Sidareja, tepatnya di Dusun Tinggarjaya Rt 05 Rw 01 Kabupaten Cilacap. Ia didiagnosa menderita penyakit Anemia oleh RSUD Cilacap tahun 2009. Kondisi orang tuanya yang kurang mampu membuat Diki tidak bisa memperoleh perawatan rutin seperti anjuran dokter.
Kondisi memprihatinkan Diki berawal pada saat Ia berumur 36 hari. Panas tubuh Diki tak kunjung turun pasca pemberian Imunisasi Polio di Posyandu setempat.
"Kadose riyin kelewihen dosis imunisasi, kedahe cekap diparingi imunisasi polio ping kalih, Diki malah sampe ping tigo (Mungkin kelebihan dosis imunisasi, seharusnya cukup dua kali imunisasi, tapi Diki dikasih tiga kali)" Ungkap Lasmiyati.
Setelah kejadian itu badan Diki terasa panas yang berimbas pada gerak dan tumbuh tubuh yang tidak normal. Pada usia 7 bulan Diki dibawa ke Dokter setempat dengan keluhan yang sama, dan hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa panas Diki adalah wajar bagi anak seumurannya. Meski tidak bahagia dengan Informasi yang didapat, Lasmiyanti pun tetap menjalankan apa perintah Dokter degan memberikan obat kepada Diki.
Kekhawatiran Pak Sugiyanto terhadap kelainan Diki semakin terlihat nyata, pada saat Diki berumur 4 tahun. Tubuh Diki semakin Kurus dengan kulit Pucat.
"Kinten-kinten Umur gangsal tahun Kulo mriksaaken Diki malih, tapi gantos Dokter. Kulo priksane teng Dokter Sriyani (sekitar umur 5 tahun, diki saya berobatkan lagi, tapi ganti dokter, bukan yang dulu. Saya berobat ke dokter Sriyani)" Ujar Laki-laki yang biasa di panggil Anto ini.
Dari Dokter Sriyani Diki didiagnosa menderita flax. Betapa sedih keluarga ini mendengar anaknya yang masih belia ini divonis menderita batuk akut. Semakin hari kondisi Diki memburuk dengan berat badan yang terus turun.
Upaya Pak Anto tak terhenti disitu, Diki Kemudian di bawa ke Puskesmas Sidareja untuk periksa Darah, hasilnya Diki positif Anemia. Karena pertimbangan alat pengobatan yang belum memadai akhirnya Diki di ujuk ke RSUD Kabupaten Cilacap. Masih dengan pertimbangan yang sama pula, Diki kemudian di rujuk untuk berobat ke Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta setelah menjalani pemeriksaan selama 1 hari di RSUD Cilacap.
Di Kota Gudeg Ini Diki menghabiskan waktu 10 hari rawat inap dengan biaya sendiri yang menghabiskan lebih dari 5 Juta rupiah. Diki terlihat lebih sehat dari sebelumnya, atas saran Dokter Diki pun di awa pulang ke Cilacap.
Pasca kepulangan dari Jogja, diki terlihat sehat. akan tetapi satu bulan kemudian Diki kambuh lagi.
Seharusnya Diki mendapat pelayanan kesehatan yang layak, tapi dengan Kondisi perekonomian orang tuanya, tidak mungkin Ia mendapat perawatan rutin dokter. Keluarga sangat berharap bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah (Jamkesda) untuk pengobatan gratis. Namun, harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis untuk Diki sirna seketika, tatkala Instansi berwenang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tidak lagi mengeluarkan Jamkesda.
Dengan penyakit Gula yang di derita Bapak Sugiyanto yang sangat berpengaruh pada kegiatannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagai imbas minimnya penghasilan adalah tidak tersedianya jaminan kesehatan untuk Bapak-anak ini. Lalu dimana komitmen Negara dalam menjamin hak-hak kesehatan warga negaranya yang miskin?

Menemukan Ritme

Gerak langkah sering kali bergulir apa adanya, tanpa memperhitungkan "untung-rugi".